Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Dara Salsabila, Abi Radjab Ma’ruf, Yulinda Adharani

Abstract


Sistem birokrasi Indonesia pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menginginkan adanya integrasi izin agar dapat meningkatkan investasi sehingga proses debirokratisasi dapat dilaksanakan. Adanya sentralisasi Izin Panas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk keseluruhan tahapan pengusahaan panas bumi yang melibatkan lebih dari satu cakupan wewenang kementerian secara atribusi dan kemudian didelegasikan kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Sentralisasi ini kemudian menimbulkan permasalahan koordinasi pemerintah dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Paradigma lain yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Panas Bumi dengan adanya klasifikasi izin berdasarkan risiko dan penulis melakukan studi komparatif terhadap pengaturan serupa yang ada dinegara lain seperti Belanda dan Australia. Tujuannya adalah untuk mengambarkan permasalahan perizinan dibidang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deksriptif-eksploratif. Pada penelitian mengedepankan Indonesia seharusnya memiliki badan otoritas khusus yang memberikan asessmen penilaian resiko berdasarkan klasifikasi kegiatan usahanya. Asessmen ini kemudian menjadi pertimbangan pemberian izin ataupun persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.


Keywords


Environment; Geothermal; Government; Integration; Permit.

References


Addink, G. H. (2002). Environmental Law In A Comparative Perspective National, European And International Law. Literaturem Institute Of Constitutional And Administrative Law Utrecht University .

Adisapoetro, W. F. (1987). Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pradnya Paramita.

Assessment, I. A. Principles Of Environmental Impact Assessment. United Kingdom: United States And Loncoln Press.

Atmosudirdjo, P. (1981). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bhaktiar, B. (2020). Pengembangan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Dengan Penguatan Daerah. (Hal. 8). Jakarta: Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan.

Blomberg, A. A. (2009). The Intergration Of The Protection Of Nature Conservation Areas In Dutch Spatial Planning Law And Environmental Management Law. Utrecht Law Review .

Bppt, H. (2019). Cadangan Panas Bumi Di Indonesia Dalam Menghasilkan 27.000 Megawatt. Jakarta: Bppt Press.

Campbell, H. B. (1990). Black's Law Dictionary. St Paul Minn: West Publishing Co.

Conyers, D. (1992). Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Damanik, I. (2020). Penyederhanaan Perizinan Usaha Di Daerah. Jakarta: Media.Neliti.

Durtge, H. T. (2014). Improving Environmental Permitting Systems: Integrated Permits In The Netherlands. International Public Administration Review Voll Xii Ed Ii .

Dwipa, S. (2018). Peluang Dan Tantangan Pengembangan Panas Bumi. Geominerba Journal .

Ebtke, H. (2020). Berikut Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Ebt Menuju Kemandirian Energi Nasional. Jakarta: Ditjen Ebtke.

Energy, B. G. (2019). Statistical Review Of World Energy. London.

Finahari, I. N. (2020). Pengembangan Panas Bumi Di Indonesia . Jakarta: Kesdm Press.

Finahari, I. N. (2020). Strategi Pemerintah Untuk Percepatan Pengembangan Panas Bumi. Jakarta: Kesdm Press.

Hadjon, P. M. (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.

Hamidi, J. (2009). Teori Dan Politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Green Mind Community Total Media.

Hanggono, A. (2020). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko . (Hal. 3). Jakarta: Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Heldeweg, M. (2012). Environmental Law In The Netherlands. Alphen Aan De Rijn: Wolter Kluwer.

Hr, R. (2014). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: 2014.

Manan, B. (1994). Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Uud 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nusantara, A. H. (1985). Politik Hukum Nasional. Yayasan Lbit Dan Lbh Surabaya .

Pindyck, R. S. (2001). Microeconomics. New York: Prentice Hall.

Radhie, M. T. (1973). Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Jurnal Prisma Nomor 6 Edisi Ii .

Shelton, A. K. (1997). Manual Of European Environmental Law. United Kingdom At The University Press .

Soekanto, S. (1999). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Edisi I Cet Ix. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Solihin, I. (2006). Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus. Jakarta: Kencana.

Sukhyar, R. (2019). Indonesia Sebagai Pusat Keunggulan Panas Bumi. Jakarta: Kesdm Press.

Sutedi, A. (2012). Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika.

Team, E. (2020). Geothermal Sumber Energi Terbarukan Untuk Masa Depan Indonesia. Jakarta: Esri.

Thohari, I. S. (2005). Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Thomas, I. (2002). Environmental Impact Assessment In Australia Thery And Practice Third Edition. Australia: The Federation Press.

Trianto, W. (2019). Sumber Limbah Dan Potensi Pencemaran Penggunaan Geothermal Pada Pltp. Ejurnal Ppsdmmigas Vol 9 No 2 .

Usman, E. (2020). Penanggulangan Krisis Dan Pengawasan Energi Dewan Energi Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Dewan Energi Nasional.

Verrschuuren, J. (2004). Restructuring Environmental Legislation In The Netherlands. Environmental Law Network International Review .

Wijoyo, S. (2004). Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Surabaya: Air Langga University Press.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

UU No 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara


Full Text: PDF

DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9824

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

ISSN: 2655-7703