Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Laras Astuti

Abstract


Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui dan dijunjung tinggi di seluruh dunia, sehingga Hak Asasi Manusia sangat dilindungi dan diatur dalam peraturan serta diperhatikan pelaksanaannya. Meskipun telah diatur ternyata pelaksanaan Hak Asasi Manusia masih meninggalkan luka yang mendalam terutama terhadap korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Banyaknya kasus yang kemudian menyeruak terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi perhatian tersendiri di kalangan masyarakat secara luas. Penegakan hukum pidana di Indonesia kemudian diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
 
Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Penyelesaian, Pelanggaran

References


Buku

Sujata, Antonius, 2000, Reformasi dalam Penegakan Hukum, Penerbit Jambata, Jakarta.

Syukri, Asmanov, 2009, Kebijakan Pengaturan HAM dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Sumatera Utara.

Wolhoff, G.J, 1955, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI, Timus Mas, Jakarta.

MD, Mahfud, 2000, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Abdillah, Masykuri, 2004, Demokrasi di Persimpangan Makan: Respon Umat Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), cet.II, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Alim, Muhammad, 2001, Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945, UII Press, Yogyakarta.

Yamin, Muhammad, 2012, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung.

Eddyono, Sriwiyanti dan Abidin, Zainal, 2007, Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.

Jurnal dan Makalah

Arief, Barda Nawawi, Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi, FH UGM Yogyakarta dan Mahupiki, di University Club UGM Yogya, tgl. 23-27 Pebruari 2014.

Edi Herdyanto, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Lain Dalam Penyelesaian Pelanggaran H.A.M. Berat Masa Lalu, Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006.


Full Text: PDF

DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1955

Copyright (c) 2017 KOSMIK HUKUM

ISSN: 1411-9781