IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR RESTAURANT TAXES AS REGIONAL ORIGINAL INCOME

Elza Suryawan Martioso, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini

Abstract


Regional Original Income is revenue that is obtained by the regional government for the implementation of government and services to the community. One source of local revenue is the restaurant tax. However, often the tax is not optimal because it is considered to result in high economic costs and less support for business or investment including restaurant tax. The purpose of this study was to determine the provisions of administrative sanctions against restaurant tax offenders. This research uses normative juridical research with data in the form of books, journals, research results, and related laws and regulations. The results showed that restaurant tax as a source of local revenue was regulated by Regional Regulation. Provisions on administrative sanctions are regulated in regional regulations by adjusting the conditions in each area. Local regulations on restaurant taxes should contain clear and strict sanctions so they can be effective.

Keywords: administrative sanctions, restaurant tax, local own income


References


Angger Sgit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Pokok-pokok Hukum Perpajakan, Yogyakarta : Medpress Digital.

Anggoro Damas Dwi, 2017, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Malang : UB Press.

Armen Yasir & Zulkarnain Ridlwan, “Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2, Mei-Agustus 2012, hal.1.

Dede Sulaeman,2017, Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor, Jurnal Moneter, Vol. IV No. 2 Oktober 2017, hal : 140-141.

E. Prajwalita Widiati & Haidar Adam, “Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah”, Jurnal Yuridika, Vol. 27, No.1, 2012, hal. 78.

Ismet Sulila, Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah, (Yogyakarta, Deepublish, 2012).

M.Farouq S.,2018, Hukum Pajak di Indonesia, Jakarta : Kencana.

Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.

Marten Bunga,2019, Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 4 (2019): 818-833.

Mintahari Windy Megasilvia dan Lambey Linda, 2016, Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014, Jurnal EMBA, Vol.4, No. 2 Juni 2016, hal. 644-645.

Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.9, Pebruari 2014, hal. 21.

Nafiatul Munawaroh & Maryam Nur Hidayati, “Integrasi Pengujian Peraturan PerundangUndangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia”, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol.22, No.2, April 2015, hal. 258.

Ni Made Ari Yuliartini Griadhi & Anak Agung Sri Utari, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Jurnal Kertha Patrika, Vol.33, No.1, Januari 2008, hal.1.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Shinta Tomuka, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)”, Jurnal Eksekutif, Vol.2, No.1, 2013, hal. 11.

Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daera. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Tomy M Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan”, Jurnal Sasi, Vol.17, No.3, Juli-September 2011, hal.11.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Warsito, U. (2001). Peranan dan Strategi Peningkatan PAD Dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Widyaningsih, A., 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan. ALFABETA. Bandung.




DOI: 10.30595/umplr.v1i1.7730

Refbacks

  • There are currently no refbacks.