Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap) - Usrotina, Famela Zyan; Amarini, Indriati (UMPurwokerto Law Review, 2024)
Abstract The granting of remission is one of the rights of all prisoners in the Penitentiary including prisoners of corruption. All Correctional Institutions in Indonesia have implemented the granting of remission for convicted criminals of corruption, one of which is the Class IIB Cilacap Correctional Institution. This article aims to analyze the implementation of the granting of remission for corruption crimes in correctional institutions and the effectiveness of current legislation in granting remission to prisoners of corruption cases. The research method used in this research is normative juridical. The research shows that the implementation of remission for corruption convicts at the Cilacap Class IIB Penitentiary is in accordance with the current legislation, namely Article 14 paragraph (1) letter i of Law Number 12 of 1995 and PERMENKUMHAM Number 7 of 2022 concerning the terms and procedures for granting remission, assimilation, leave to visit family, parole, pre-release leave, and conditional leave for all correctional prisoners and the current legislation is still not effective. Â Keywords: remission, corruption crime, correctional institution Â Abstrak Pemberian remisi merupakan salah satu hak seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah menerapkan pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan dan efektifitas peraturan perundang-undangan saat ini dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungiÂ keluarga, pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas,dan cuti bersyarat bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih belum efektif. Kata kunci: remisi, tindak pidana korupsi, lembaga pemasyarakatan Â