Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Harta Bersama Yang Belum Dibagi dan Dikuasai Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN.Bms) - Sanaranti Aswin, Widiya; Hidayah, Astika Nurul (UMPurwokerto Law Review, 2024)
Abstract Joint property is property that is jointly obtained by a husband and wife after they are married. Divorce will have legal consequences both for the former husband and the former wife, for the children born in their marriage and for the joint property. The division of joint property is an issue that can be said to be the most complicated, in addition to the issue of rights and obligations, the issue of property is also a subject matter that can cause disputes between the two parties. Problems that often arise from the division of joint property are related to how the settlement of joint property controlled by third parties and its relation to the theory of tort. The research method used in this research is normative juridical, with secondary legal data, the secondary data includes 3 (Three) types, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The division of joint property can be carried out by a non-litigation process carried out by both parties which, if in the process, can find a way out of the case of division of joint property. If the non-litigation process experiences difficulties and does not produce results, the process of dividing joint property has been regulated in Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The relationship between Decision Number 2/Pdt.G/2020/PN.Bms and the Theory of Wrongful Acts is that with the fulfillment of the elements listed in Article 1365 of the Civil Code in the Decision, the elements of unlawful acts are also fulfilled and strengthened by the Decision of the Banyumas District Court Judge which states that the actions taken by third parties are unlawful. Keywords:Joint Assets, Third Party Control, Unlawful Acts. Â Abstrak Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama sepasang suami-isteri sesudah mereka berumah tangga. Perceraian akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap pihak mantan suami mapun mantan isteri, terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka dan terhadap harta bersama. Pembagian harta bersama inilah yang menjadi persoalan yang bisa dikatakan paling rumit, di samping persoalan hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok persoalan yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua pihak. Permasalahan yang kerap timbul dari pembagian harta Bersama yaitu terkait dengan bagaimana penyelesaian harta Bersama yang dikuasi pihak ketiga dan kaitannya dengan teori perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan data hukum sekunder, data sekunder tersebut mencakup 3 (Tiga) jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembagian harta Bersama yang dapat dilakukan dengan proses non-ligitasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang apabila dalam proses tersebut dapat menemukan jalan keluar dari kasus pembagian harta Bersama. Apabila dalam proses non-litigasi mengalami kesulitan dan tidak membuahkan hasil maka proses pembagoian harta Bersama telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kaitan antara Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bms dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan terpenuhinya unsur yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada Putusan tersebut maka terpenuhi pula unsur perbuatan melawan hukum serta diperkuat dengan Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan perbuatan melawan hukum. Kata kunci: Harta Bersama, Penguasaan Pihak Ketiga, Perbuatan Melawan Hukum.