Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt) - Ariyanti, Siska Novi; Hidayah, Astika Nurul (UMPurwokerto Law Review, 2024)
Abstract An application must be filed with the appropriate local court in order for the marriage to be formally dissolved and deemed invalid. Marriages may be dissolved if the people involved are unsuitable, the prerequisites for consummating the union are not met, or there are other circumstances that would allow for the dissolution of the union. The purpose of this study is to discover and evaluate if marriages have ever been dissolved as a result of identity deception. The study’s methodology, which involves conducting library research or analyzing primary material to produce secondary data, is the normative juridical method. As it is nationwide in scope, the KUA will verify the information of the prospective bride and groom to the Population and Civil Registry Service. Identity verification of the bride and groom’s Identity Less Card is used as the major guideline for correcting the data of the bride and groom. Decision 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt is in accordance with Notonegoro’s philosophy of justice since it has been modified to comply with the law in accordance with article 22 of Law Number 1 1974 after taking into account the opinions of many judges and the evidence listed. Â Keywords: marriage annulment, identity forgery, decision Â Abstrak Pembatalan perkawinan merupakan suatu perbuatan dalam mengajukan permohonan agar perkawinan dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah melalui pengadilan setempat yang mempunyai wewenang. Apabila pihak-pihak yang sudah melakukan perkawinan tidak sesuai dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi dalam pelaksanaan perkawinan atau ada kondisi dimana perkawinan tersebut dapat dibatalkan, maka suatu perkawinan dapat dibatalkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya pernikahan yang batal karena pemalsuan identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan melalui studi pustaka (library research) atau melakukan analisis data utama yaitu data sekunder. Verifikasi identitas calon pengantin Kartu Tanpa Penduduk dijadikan pedoman utama untuk penyesuaian data calon pengantin karena sifatnya sudah nasional, KUA akan melakukan verifikasi data calon pengantin ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt telah sesuai dengan teori keadilan menurut Notonegoro karena putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan hakim dan bukti-bukti yang tertera, sudah disesuaikan dengan hukum yang berlaku yang berdasar pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kata Kunci: pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, putusan