Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan Kewajibannya - Rahmadhany, Fikha Dwi; Hidayah, Astika Nurul (UMPurwokerto Law Review, 2024)
Abstract Child custody is often a very big problem for divorced husband and wife. Arguing over child custody is no stranger to hearing. But not all mothers can fulfill these aspects to become child custody holders. This article discusses the Juridical Review of the Transfer of Child Custody Rights After Divorce Because Having Child Custody Rights is not entitled to the obligations. The purpose of this research is to find out post-divorce child custody because the child custody holders do not carry out their obligations.The research method used by the writer to answer the problem is normative yuridis method and uses the secondary method. The data collection method used to collect secondary data in this research is library research. Post-divorce custody holders who do not carry out their obligations, the child’s custody rights can be revoked and can be transferred to parents or other relatives by submitting a transfer application to the Court. Before the court decides that child custody goes to the mother or father or other relatives, justice must alsobe given priority, especially fair for children who dop not get their rights property. Child protection whose rights are not fulfilled then what is done is by means of relatives of family can report to the Commission for Child Protection as regulated in article 74 of the UUPA. After the KPAI has received information on complaints related to the non-fulfillment of children’s right the KPAI can mediate by a moderator bearing in mind the importance of protecting children’s maintenance and fulfilling children’s rights so that they are guaranteed in accordance with Article 76 letter (e)of the UUPA Keyword: child custody, transtition, post divorce Abstrak Hak asuh anak sering menjadi suatu permasalahan besar bagi suami istri yang telah bercerai. Pada umumnya pemegang hak asuh bagi anak yang masih kecil akan jatuh kepada ibu. Tetapi tidak semua ibu dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi pemegang hak asuh anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peralihan hak asuh anak pasca perceraian karena pemegang hak asuh anak tidak menjalankan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan adalah metode yuridis normatif serta menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (Library Research). Pemegang hak asuh anak pasca perceraian yang tidak menjalankan kewajibannya maka hak asuh anak dapat dicabut dan dapat dialihkan kepada orangtua atau kerabat yang lainnya dengan cara mengajukan permohonan peralihan ke Pengadilan. Sebelum pengadilan memutuskan hak asuh anak jatuh ke pihak ibu atau ayah ataupun kerabat lain juga harus mementingkan sebuah keadilan, khususnya adil bagi anak yang tidak mendapatkan haknya dengan baik. Perlindungan bagi anak yang tidak dipenuhi haknya maka yang dilakukan adalah dengan cara kerabat atau keluarga dapat melaporkan ke pihak Komisi Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam pasal 74 UUPA. Setelah pihak KPAI mendapatkan informasi atas pengaduan terkait tidak dipenuhinya hak anak maka KPAI bisa melakukan mediasi oleh moderator mengingat pentingnya perlindungan pemeliharaan anak dan pemenuhan hak anak agar tetap terjamin sesuai dengan pasal 76 huruf(e)UUPA. Kata kunci: hak asuh anak, peralihan, pasca perceraian