Penyelesaian Perselisihan dalam Praktik Kedokteran Mengacu pada Undang-Undang Kesehatan: Dispute Resolution in Medical Practice Referring to the Health Law - Idris, Berlian Idriansyah (UMPurwokerto Law Review, 2025)
Abstrak Perselisihan dapat terjadi dalam praktik kedokteran bila pasien merasa dirugikan atau tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dengan analisis kualitatif, yang mengkaji penyelesaian perselisihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023), dibandingkan dengan sebelum UU tersebut disahkan. Mengacu pada UU Kesehatan 2023, pasien atau pihak yang mewakili yang merasa dirugikan dapat mengadukan dokter ke Majelis Disiplin Profesi, juga dapat melaporkan dugaan tindak pidana ke pihak berwenang dan/atau menggugat secara perdata ke pengadilan. Majelis dapat memberikan sanksi untuk kasus pelanggaran disiplin profesi. Pada kasus pidana dan perdata, Majelis memberikan rekomendasi berupa keterangan adanya pelanggaran atas standar yang berlaku sebagai syarat dimulainya penyidikan untuk kasus pidana, dan syarat tuntutan dapat diteruskan ke pengadilan pada kasus perdata. Peran Majelis ini tidak ada pada UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang telah dibatalkan oleh UU Kesehatan 2023. Ini dapat dilihat pada kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawan, dr Hendry Siagian, dan dr Hendry Simanjuntak di tahun 2011, di mana pasien Ny. Julia Fransiska Makatey yang mereka tangani meninggal dunia. Mereka yang sudah diputuskan tidak bersalah pada Pengadilan Negeri pada September 2011, dinyatakan bersalah pada kasasi di Mahkamah Agung (MA), akhirnya kembali dinyatakan tidak bersalah pada peninjauan kembali di MA pada Februari 2014 karena tidak terbukti ada pelanggaran standar yang menyebabkan kematian. Belajar dari kasus ini, Majelis Disiplin Profesi yang berintegritas tinggi dan profesional mutlak diperlukan untuk penyelesaian perselisihan secara adil. Kata kunci: UU Kesehatan 2023, Penyelesaian Perselisihan Kedokteran, Majelis Disiplin Profesi Abstract Dispute can occur in medical practice if patient(s) feel their interests are being damaged or they received results not as expected. This study is a normative, qualitative research using secondary data on dispute resolution in accordance to Act Number 17 Year 2023 on Health (Health Act 2023), compared to before the Law was enacted. According to Health Act 2023, patients or their representatives who felt aggrieved can report the doctor(s) to Professional Disciplinary Council, and to the authorities for suspected criminal act, or to the court for civil act violation. This Council can impose sanction for disciplinary violation, while for criminal and civil law case the Council gives recommendation that states there is a violation on current standards as a requirement for criminal investigation to proceed, and for civil lawsuit to proceed to court. Such Council’s roles are nonexistent in Act Number 29 Year 2004 on Medical Practice, an Act that is already abolished by Health Act 2023. This could be observed in the case of dr. Dewa Ayu Sasiary Prawan, dr Hendry Siagian, dan dr Hendry Simanjuntak in 2011 where patient Mrs. Julia Fransiska Makatey that they treated was deceased. They were found not guilty in district court, were later punished in Supreme Court cassation, and finally not guilty in Supreme Court judicial review verdict. Learning from this case, Professional Disciplinary Council that has utmost integrity and works profesionally is definitely needed for a fair dispute resolution. Keywords: Health Act 2023, Medical Dispute Resolution, Professional Disciplinary Council