Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Kawin Kontrak Ditinjau Dari Hukum Islam - Wahyuningtyas, Ana; Hidayah, Astika Nurul (UMPurwokerto Law Review, 2024)
AbstractÂ The form of protection of children’s rights as regulated by Article 28B paragraph (2) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, will be maximized if all marriages are registered. The Marriage Law stipulates that marriages must be registered so that if something happens in the household it can contain legal protection. The legal status of a child also becomes clearer if he is born from a legal marriage according to religion and the state. The purpose of this study is to determine and analyze the position of children resulting from contract marriages and to find out and analyze the legal protection of children resulting from contract marriages seen from Islamic law. The method used in this research is normative juridical. Normative Legal Research is research whose analysis is based on applicable laws and regulations and is relevant to the legal issues that are the focus of this research. Secondary data collection is done through literature study by collecting data from documents or other literature such as books or journals. The method of analysis used in this study is to analyze the data in writing this thesis in a qualitative way, namely the data is analyzed by describing descriptively the data that has been obtained. Based on the research, it was found that the position of the child resulting from a contract marriage is an illegitimate child, because the contract marriage is not registered and registered with the Marriage Registrar. Protection given to children resulting from contract marriages such as protection from acts of domestic violence, protection from getting education, protection by providing guarantees for the fulfillment of their rights and treatment without discrimination. Â Keywords: Child Protection, Contract Marriage, Islamic Law. Â Abstrak Bentuk Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan agar apabila terjadi sesuatu dalam rumah tangga dapat mengandung suatu perlindungan hukum. Status hukum anak juga menjadi lebih jelas apabila terlahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan Negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak hasil kawin kontrak serta perlindungan hukum terhadap anak hasil kawin kontrak dilihat dari Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data dari dokumen atau literature lain seperti buku atau jurnal. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini penulis untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu data dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif data-data yang telah diperoleh.Â Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa kedudukan anak hasil kawin kontrak adalah anak luar kawin, karena kawin kontrak tidak terdaftar dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah, Menurut Hukum Islam anak yang lahir dari kawin kontrak tidak mempunyai nasab dengan ayahnya, hanya dengan ibunya. Perlindungan yang diberikan kepada anak hasil kawin kontrak seperti perlindungan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan mendapatkan pendidikan, perlindungan diberikannya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Â Kata kunci: Perlindungan Anak, Kawin Kontrak, Hukum Islam.