Implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas) - Prasetyo, Deni Arif; Amarini, Indriati (UMPurwokerto Law Review, 2024)
Abstract This research aims to describe the implementation of Law No. 28/2009 on Regional Taxes and Levies in Banyumas Regency and its obstacles. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Banyumas Regency using normative juridical research with a literature study research method. The results of this research show that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies is the basis for local governments to stipulate regional regulations related to regional taxes, in this case, the Regional Regulation of Banyumas Regency Number 22 of 2016 concerning the Second Amendment to the Regional Regulation of Banyumas Regency Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes. Technically, the implementation of this policy is carried out by the Banyumas Regency Regional Revenue Agency, which is directly mandated to manage regional taxes. The implementation has been carried out on ten types of taxes and the tax revenue received each year has increased on average. The implementation of local tax policies carried out by the Regional Revenue Agency has experienced several obstacles, including in terms of facilities and infrastructure because taxpayers still experience problems in paying taxes. Keywords: Implementation of Law, Local Tax, Contribution Tax. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas dan hambatannya. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah menetapkan Peraturan daerah terkait Pajak Daerah, dalam hal ini adalah Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Secara teknis implementasi kebijakan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang secara langsung diberi amanah untuk melakukan pengelolaan pajak daerah. Implementasi selama ini sudah dilakukan pada sepuluh jenis pajak dan hasil pajak yang diterimapun setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Implementasi kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah mengalami beberapa hambatan diantaranya dari sisi sarana dan prasarana karena wajib pajak masih mengalami permasalahan dalam pembayaran pajak. Kata kunci:Implementasi Undang-Undang, Pajak Daerah, Pajak Restribusi.