Enforcement Of Environmental Laws Against Illegal Sand Mining In Sirkandi Village, Purwareja-Klampok District Based On The Mineral And Coal Mining Law - Adiningsih, Hutami Indah (UMPurwokerto Law Review, 2022)
Abstract There are several places for sand mining in Banjarnegara. One of them is in Â Sapi River, precisely in Sirkandi Village, Purwareja-Klampok District. Sand mining activities in the Sapi River using a suction machine harm the community, such as damaged roads due to overloaded dam trucks, rivers getting more profound due to river water deepening, and water sources shrinking. This study aims to determine the enforcement of the environmental law on illegal sand mining in Sirkandi Village, Purwareja-Klampok District, Banjarnegara Regency, and what factors hinder the regulation of illicit sand mining. This study uses a normative juridical method where the law is conceptualized as what is written in the legislation, or the law is conceptualized as a rule or norm, a regulation of human behavior considered appropriate. The enforcement of illegal sand mining environmental laws in Sirkandi Village, Purwareja-Klampok District, and Banjarnegara Regency has not been carried out optimally, and the application of sanctions no longer exists for sand mining actors. Two factors inhibit the environmental law of illegal sand mining, namely internal factors and external factors. Internal factors include a lack of legal awareness in the community, economic factors, and external factors such as difficulty obtaining business permits. Keywords: Law Enforcement, Sand Mining, Illegal Abstrak Pertambangan pasir di Banjarnegara terdapat beberapa tempat. Salah satunya di Sapi River tepatnya di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Sapi River dengan menggunakan Â alat sedot mesin menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti jalanan menjadi rusak akibat muatan truk dam yang terlalu berat, sungai semakin dalam karena pendalaman air sungai serta sumber mata air semakin menyusut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok Kabupaten Banjarnegara, serta apa faktor penghambat penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara illegal. Penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok Kabupaten Banjarnegara belum terlaksana secara maksimal dan penerapan sanksinya diterapkan supaya tidak ada lagi para pelaku pertambangan pasir ilegal. Faktor penghambat penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara illegal terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, faktor ekonomi dan faktor eksternal seperti susahnya dalam pengurusan ijin usaha. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Pasir, Ilegal