Abstract

Pemilihan kepala daerah langsung ternyata tak kunjung menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di daerah secara otomatis. Pemilihan kepala daerah secara langsung justeru memicu masalah-masalah baru yang pelik seperti: pertama, munculnya sengketa horizontal di tingkat lokal dan kedua banyak anggaran yang dibuang percuma tanpa jaminan terpilihnya pemimpin yang komitmen kepada rakyat. UUD 1945 maupun UU No.32/2004 telah mengakui bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Bupati – UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 1 angka 4) adalah Pemilihan Umum. Untuk menjamin dan memastikan suatu pemilu yang demokratis, selain diterapkannya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, juga diperlukan pemisahan yang tegas antara rezim hukum pemilu dengan rezim hukum pemerintahan. Pemisahan ini penting agar proses pemilu dan proses pemerintahan tidak saling mempengaruhi, sehingga hasil pemilu maupun kebijakan pemerintahan mencerminkan proses demokrasi yang murni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana digariskan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat . Oleh karena itu diperlukan desain ketatanegaraan untuk menjamin pemilikada yang bersih, demokratis dan bermartabat.

Kata Kunci: Desain Ketatanegaraan dan Pemilikada. .

There is no Figure or data content available for this article

References NOT AVAILABLE

There is no Supplemental content for this article.

How to Cite This

Article Metrics

Copyright and Permissions

Authors who publish with Kosmik Hukum agree to the following terms:

1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. 
2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Data Availability