LAW ENFORCEMENT OF BREACH OF USE OF SEMAN PANTAN KRANJI RIVER IN BANYUMAS REGENCY

Eko Nur Setiawan, Soediro soediro, Astika Nurul Hidayah

Abstract


The rapid increase in population has led to an increase in demand for housing. The demand for housing is not proportional to the available land. Control of borderline violations is an effort in the context of law enforcement in accordance with existing laws and regulations. This study will discuss law enforcement efforts related to violations of the utilization of river borderlines and obstacles in controlling the use of Kranji river border violations in Purwokerto Timur District, Banyumas Regency, which is regulated in the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 / PRT / M / 2015 concerning Determination of River Border and Lake Border Lines. The research method used in this study is a normative juridical approach that is carried out through literature studies that examine secondary data in the form of legislation and other legal documents, as well as research results, results of studies, and other references. Normative juridical methods can be supplemented by interviews. Supervision and imposition of sanctions that have not been maximally become one of the causes of violations against the river border. (In addition) As well as the lack of public awareness and low public awareness of the laws and regulations relating to the determination of the river border so that it affects violations of the river border.

Keywords: Law Enforcement, Borderline, River


References


Akhmaddhian, Suwari. "Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi

Baru. Jakarta: UI Pres, 2009.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di KabupatenCode, Kota Yogyakarta)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yogyakarta: Deepublish, 2016. Deepublish, 2015. Grafindo Persada, 2011

Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Cetakan ke-17, Edisi 7. Yogyakarta: Gajah
https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2019/06/27/168/distribusi-dankepadatanpenduduk-kabupaten-banyumas-2016---2018.html diakses pada tanggal 7
https://radarbanyumas.co.id/pelanggar-garis-sempadan-sungai-di-banyumas-harus-segeraditertibkan/ diakses pada tanggal 7 Mei 2020 pukul 20:15 WIB
Husin, Sukanda. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesi. Pekanbarau: Sinar Grafika, 2009.

Indonesia,” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 11, no, 1 (2019): 001-020 Irigasi dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.


Justitia Islamica 12, no. 1 (2015): 39-52

Keempat. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

Khaleed, Badriyah. Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang

Kuningan)." Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3 (2013): 446-456

Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum

Laurensius Arliman S, Lembaga-Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang-Undang

Laurensius Arliman S. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta:

Mada University Press, 2002.

Mathew, Miles dan Michel Huberman. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode

Mei 2020 pukul 17:00 WIB

P3A/GP3A/IP3A

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Sempadan Sungai Menggunakan Citra Satelit Quickbird (Kasus Sepanjang Sungai

Prastiandiani, Dwi. "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai di

Rangkuti, Siti Sundari, 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Roihanah, Rif’ah. "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan." Jurnal

Setyadi, Anton. "Analisis Keselarasan Letak Bangunan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja

Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum. Bandung: Binacipta, 1983.

Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum dalam Masyarakat, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

undangan.Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas, Bagian Kepala Seksi Pembinaan Sumber daya Air,

Wilayah Kabupaten Sidoarjo." JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) 4, no. 2 (2017): 195

Akhmaddhian, Suwari. "Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi

Baru. Jakarta: UI Pres, 2009.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten

Code, Kota Yogyakarta)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Deepublish, 2015.

Grafindo Persada, 2011

Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Cetakan ke-17, Edisi 7. Yogyakarta: Gajah

https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2019/06/27/168/distribusi-dankepadatanpenduduk-kabupaten-banyumas-2016---2018.html diakses pada tanggal 7

https://radarbanyumas.co.id/pelanggar-garis-sempadan-sungai-di-banyumas-harus-segeraditertibkan/ diakses pada tanggal 7 Mei 2020 pukul 20:15 WIB

Husin, Sukanda. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesi. Pekanbarau: Sinar Grafika, 2009.

Indonesia,” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 11, no, 1 (2019): 001-020

Irigasi dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Justitia Islamica 12, no. 1 (2015): 39-52

Keempat. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

Khaleed, Badriyah. Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang

Kuningan)." Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3 (2013): 446-456

Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum

Laurensius Arliman S, Lembaga-Lembaga Negara Independen Di Dalam Undang-Undang

Laurensius Arliman S. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta:

Mada University Press, 2002.

Mathew, Miles dan Michel Huberman. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode

Mei 2020 pukul 17:00 WIB

P3A/GP3A/IP3A

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Sempadan Sungai Menggunakan Citra Satelit Quickbird (Kasus Sepanjang Sungai

Prastiandiani, Dwi. "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai di

Rangkuti, Siti Sundari, 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Roihanah, Rif’ah. "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan." Jurnal

Setyadi, Anton. "Analisis Keselarasan Letak Bangunan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja

Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum. Bandung: Binacipta, 1983.

Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum dalam Masyarakat, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

undangan.Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas, Bagian Kepala Seksi Pembinaan Sumber daya Air,

Wilayah Kabupaten Sidoarjo." JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) 4, no. 2 (2017): 195




DOI: 10.30595/umplr.v1i1.7732

Refbacks

  • There are currently no refbacks.