Abstract

Abstract

The press is all mass communication media that transmit thoughts in written and spoken words made by journalists/journalists. Article 8 of Law no. 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics for Indonesian journalists states that press freedom is guaranteed as a human right of citizens. Journalists in carrying out their profession are recorded in the law. That in carrying out their profession, journalists get legal protection. However, in reality, violence by investigators against journalists still occurred in May 2021, when journalists were interrogated with physical violence by investigators.

In contrast, positive Indonesian law states that the presumption of innocence has been formulated in several other laws and regulations. This principle can serve as a guide for carrying out investigations by reasonable procedures. This issue is about the principle of presumption of innocence in Indonesia and how the presumption of innocence from a human rights perspective is in the case of persecution of journalist Nurhadi by the Police. The research method used is a normative juridical research method to obtain results regarding the Regulation of the presumption of innocence in detail in Indonesia and an understanding of the principle of the presumption of innocence as an embodiment of human rights that protect the overall dignity and worth that must uphold.

Keywords: Principles of Presumption of Guilt, Human Rights, Law

 

Abstrak

Pers adalah semua media mass communi cations  yang memancarkan fikiran baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan yang dibuat oleh wartawan/jurnalistik. Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia, mengatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Wartawan dalam menjalankan profesi yaitu tercatat di undang-undang bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Namun kenyataannya kekerasaan oleh penyidik kepada wartawan masih terjadi pada Mei 2021 saat wartawan di introgasi dengan kekerasan fisik oleh penyidik. Padahal hukum positif Indonesia menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang dan peraturan lainnya, dimana asas tersebut dapat menjadi tuntunan untuk menjalankan penyidikan sesuai dengan prosedur yang baik. Sesuai dengan hal tersebut, maka timbulah sebuah masalah mengenai bagaimana pengaturan asas praduga tidak bersalah di Indonesia, dan bagaimana asas praduga tidak bersalah dalam perspektif hak asasi manusia pada kasus penganiayaan wartawan Nurhadi oleh oknum kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk memperoleh hasil mengenai pengaturan asas praduga tidak bersalah secara rinci di Indonesia dan pemahaman asas praduga tak bersalah merupakan perwujudan hak asasi manusia yang memberikan perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi.

Kata Kunci : Asas Praduga Tidak Bersalah, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang

There is no Figure or data content available for this article

References

• Agustina, Ayu. and Slamet Riyadi, “Penggunaan Rekonsturksi Oleh Penyidik Kepolisian Kaitannya Dengan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) (Studi Putusan No: 2390/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Brt).” Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 2, (2020): 216-217.

  Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

  Ashri, Muhammad. Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, Makassar: CV. Social Poliitic Genius, 2018.

  Aswandi, Bobi and Kholis Roisah. “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 1 (2019).

  Constitution of the Republic of Indonesia 1945

  Criminal Procedure Code

  Durahman, Dani. “Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 16, No.2 (2016).

  Erniyati, Tiya. “Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah.” Badamai Law Journal 3, Issues 1. (2018).

  Ferguson, Pamelia R. "The Presumption of Innocence And Its Role In The Criminal Process." Criminal Law Forum 27 (2016)

  Hasan, Nur. “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah di Proses Peradilan Pidana.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, No. 3 (2017)

  Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu 9, No. 1 (2018)

  JD Pers, “Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers.” Jurnal Dewan Pers 1, No. 2 (2010)

  Katiandagho, Endre Vendy.”Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8.

  Law of the Republic of Indonesia No. 39 of 1999 concerning Human Rights.

  Manan, Bagir Et al, “Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers.” Jurnal Dewan Pers, No. 2 (2010).

  Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 5, No.3 (2000)

  P, Muhammad Schinggyt Tryan. Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana.” Diponegoro Law Journal 5, No. 4 (2006)

  Remaja, I Nyoman Gede. “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara.” Jurnal Hukum 6, No. 1 (2018)

  Santoso, Meilanny Budiarti. “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Social Work Jurnal 6, No.2 (2016)

  Saptohadi, Satrio. “Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 11, No. 1 (2011)

  Sihombing, Uli Parulian. dkk. Hak Tersangka di Dalam KUHAP. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2011.

  Suharyanti, Ni Putu Noni. “Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa.” Jurnal Advokasi 5, No.2 (2015): 127.

  Tahir, Heri. Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Surabaya, 2002.

  Wajong, Pretty Bella. “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Terkait Dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.” Jurnal Lex Et Societatis 6, No. 2 (2018)

  Zen Abdullah, M. “Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Persfektif.” Jurnal Lex Specialis, No. 14 (2011).

How to Cite This

Article Metrics

Download Statistics

Other Statistics

Copyright and Permissions

Authors who publish this journal agree to the following terms:

1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
2. Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
3. Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.

Data Availability