Enforcement Of Environmental Laws Against Illegal Sand Mining In Sirkandi Village, Purwareja-Klampok District Based On The Mineral And Coal Mining Law

Hutami Indah Adiningsih

Abstract


Abstract

There are several places for sand mining in Banjarnegara. One of them is in  Sapi River, precisely in Sirkandi Village, Purwareja-Klampok District. Sand mining activities in the Sapi River using a suction machine harm the community, such as damaged roads due to overloaded dam trucks, rivers getting more profound due to river water deepening, and water sources shrinking. This study aims to determine the enforcement of the environmental law on illegal sand mining in Sirkandi Village, Purwareja-Klampok District, Banjarnegara Regency, and what factors hinder the regulation of illicit sand mining. This study uses a normative juridical method where the law is conceptualized as what is written in the legislation, or the law is conceptualized as a rule or norm, a regulation of human behavior considered appropriate. The enforcement of illegal sand mining environmental laws in Sirkandi Village, Purwareja-Klampok District, and Banjarnegara Regency has not been carried out optimally, and the application of sanctions no longer exists for sand mining actors. Two factors inhibit the environmental law of illegal sand mining, namely internal factors and external factors. Internal factors include a lack of legal awareness in the community, economic factors, and external factors such as difficulty obtaining business permits.

Keywords: Law Enforcement, Sand Mining, Illegal

Abstrak

Pertambangan pasir di Banjarnegara terdapat beberapa tempat. Salah satunya di Sapi River tepatnya di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Sapi River dengan menggunakan  alat sedot mesin menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti jalanan menjadi rusak akibat muatan truk dam yang terlalu berat, sungai semakin dalam karena pendalaman air sungai serta sumber mata air semakin menyusut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok Kabupaten Banjarnegara, serta apa faktor penghambat penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara illegal. Penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara ilegal di Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja-Klampok Kabupaten Banjarnegara belum terlaksana secara maksimal dan penerapan sanksinya diterapkan supaya tidak ada lagi para pelaku pertambangan pasir ilegal. Faktor penghambat penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan pasir secara illegal terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, faktor ekonomi dan faktor eksternal seperti susahnya dalam pengurusan ijin usaha.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Pasir, Ilegal

References


Asikin, Amiruddin & Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.

Danusaputro, Munadjat. Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Bandung, Penerbit Bina Cipta, Depok: Rajawali Pres, 2018.

HS, Salim. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta: Sinar Grafika. Satjipto, 2014.

Law No. 4 of 2009 concerning 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Yogyakarta, 2009.

Marini, Sumbangan Baja, Iqbal Sultan. “Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalangan Penambang Pasir Ilegal Di Das Jeneberang Kabupaten Gowa.” Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 3, No. 2 April – June 2014.

Nasution, M. Syukuri Albani, et all. Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta, Prenada: Media Grup, 2016.

Pratama, Chyntia Damayanti dan Kartika Sari Dian. “Urgensi Pembangunan Smelter Oleh Perusahaan Tambang di Indonesia Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.” Privat Law, vol. 2:6.

Rahardjo. Hukum dan Perilaku, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

Raharjo, Satjipto. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing:

Rajagrafindo, 2005.

Redi, Ahmad. “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.” Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 2 Juni 2015.

Regulation of the Regent of Banjarnegara Regency Number 449 of 2010 concerning Mineral and Coal Mining in Banjarnegara Regency

Soegianto, Agoes. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Surabaya: Airlangga University Press. 2010.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Fator Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta (PT Rajagrafindo, 2005).

Soemarwoto. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Penerbit Djambatan, Ekologi 1977.

Surya, Achmad. “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah.” Resam Jurnal Hukum, Vol 5, No. 2, 2019.

Sutiyoso, Bambang. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta,:UII Press, 2010.

Taufan, Suteki and Galang.Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik).


Full Text: PDF

DOI: 10.30595/umplr.v3i2.11681

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

ISSN: 2745-5203