Abstract

Abstract

The rapid progress of science, communication technology and infotmatika today has supported the expansion of the space for trade in goods and services which has helped increase the development of the economic sector. The research method used in this research is normative juridical, with secondary legal data, the secondary data includes 3 (Three) types, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and then accompanied by identification and clarification of legal facts as additional data. This research aims, First, to know and analyze the legal force of the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Purbalingga. Second, to find out the obstacles faced by the parties in dispute resolution at the Consumer Dispute Resolution Agency in resolving consumer disputes. BPSK decisions that are final, and binding based on the results of conciliation, arbitration, and mediation, have a final meaning meaning that the dispute resolution is over and finished, while the meaning of binding means that it applies forcefully and must be carried out by the parties. BPSK decisions from the results of conciliation, arbitration, and mediation are final and binding and only apply within the scope of settlement at BPSK.

 

Keywords: Consumer, Dispute

 

Abstract

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan infotmatika saat ini telah mendukung perluasan ruang gerak perdagangan barang dan jasa yang ikut meningkatan perkembangan bidang perekonomian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan data hukum sekunder, data sekunder tersebut mencakup 3 (Tiga) jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier lalu disertai dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum sebagai data tambahan. Pada penelitian ini bertujuan, Pertama untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Purbalingga. Kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi para pihak dalam penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen. Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat berdasarkan hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi, memiliki makna final berarti penyelesaian sengketa sudah berakhir dan selesai, sedangkan makna mengikat berarti berlaku memaksa dan harus dijalankan para pihak. Putusan BPSK dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi bersifat final dan mengikat hanya berlaku dalam lingkup penyelesaian di BPSK.

 

 

There is no Figure or data content available for this article

References

• Daftar Pustaka

  Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Diadit Media: Jakarta, 2006

  Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.III No.3 2020

  Daniel Mardika, I Gede Putra Ariyana 1 KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA SMALL CLAIM COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, Jurnal Universitas Udayana, 2015

  Darmadi, H. 2014. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung. Alfabeta.

  Hesti Dwi Atuti, KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK), Jurnal Mimbar Justitia, 2017

  https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen.

  I Putu Gede Wiramahendra, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Komang Arini Styawat, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kedaluwarsa di Pasar Kereneng Denpasar, Jurnal Analogi Hukum, Vol.III No.3 (2021)

  Indra Mahardika Manggala Syaputra, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Studi Pada Bpsk Kota Mataram, 2020

  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia Publishing, 2006.

  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

  Kurniawan, Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2012

  Mathew Miles dan Michael Huberman, 2009. Analisis Daa Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: PT Grafika Persada

  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

  NHT Siagan, Hukum Konsumen:Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Produk, Prenadademia Group, Jakarta, 2012

  Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Digantara, Vol.V No.2 2015

  Pardamean Harahap, HAMBATAN-HAMBATAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN BELUM DAPAT BERJALAN SECARA EFEKTIF (STUDI KASUS BPSK KABUPATEN TANGERANG), Lex Jurnalica Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, 2018

  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2005).

  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008

  Soerdjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia:UI Press

  Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

  Wahyu Sansongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, UNILA: Bandar Lampung, 2016,

  www.kompas.co.id. Perlindungan Terhadap Konsumen di Indonesia Ternyata Masih Dilakukan Setengah Hati, 2004.

  Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 2019

How to Cite This

Article Metrics

Download Statistics

Other Statistics

Copyright and Permissions

Authors who publish this journal agree to the following terms:

1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
2. Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
3. Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.

Data Availability