Abstract

Meningkatnya arus globalisasi ekonomi telah mendorong mobilitas tenaga kerja lintas negara, termasuk di daerah nonmetropolitan seperti Kabupaten Purbalingga yang berkembang pesat di sektor industri manufaktur dan komponen otomotif. Kondisi tersebut mendorong peningkatan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh perusahaan swasta sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan keahlian tertentu, namun sekaligus menimbulkan tantangan hukum dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan TKA di Kabupaten Purbalingga dengan norma hukum yang berlaku, serta menelaah efektivitas mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penggunaan TKA di Purbalingga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun implementasi pengawasan belum optimal karena kewenangan berada pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah agar fungsi pengawasan, perlindungan tenaga kerja lokal, dan tujuan kesejahteraan sosial dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

There is no Figure or data content available for this article

References

• Abel Tasman Marbun, Ardi Wageanto, Azis Azhari Rusmamto, Desi Mariaay Siregar, Dominggus Deta Dongga, Joseph Budianto, Bastianon, “Investasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Lex Specialis 1, No.2 (2020).
• Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Alhadharah:Jurnal Ilmu Dakwah (2019): 81
• Darmini Roza, Gokma Toni Parlindungan S, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan”. Jurnal Cendekia Hukum 5, No.1 (2019), https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.185
• E. Robert Goodin, The Real Worlds of Welfare Capitalism, dalam: H. Satria Azizy, Mendudukkan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015): 2
• Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK”, Jurnal Panorama Hukum 5, No. 1, (2020): 63-64
• Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001): 8 Ida Hanifah , “Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan
• Undang-Undang Cipta Kerja”, DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum (2021): 159
• Ida Hanifah, “Peran dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri”, De Lega Lata:Jurnal Imu Hukum 5, No.1 (2020): 11
• Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005): 24 https://www.purbalinggakab.go.id/ ; diakses pada 10 Juni 2022
• Khaleed, Badriyah, Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014
• Nevey Varida Ariani, “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia”,
• Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 18, No.1 (2018): 115 - 126
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
• Pujiyono, Hukum Perusahaan, Solo: CV.Indotama Solo, 2014
• Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Jurnal Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Vol. 9 No. 1, (2017):57-58
• Soedjono Dirdjosiswor, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003): 97- 98
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

How to Cite This

Article Metrics

Download Statistics

Other Statistics

Copyright and Permissions

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors who publish this journal agree to the following terms:

1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
2. Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
3. Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.

Data Availability