Abstract

The classification of the population in Indonesia has occurred since the days of the Dutch East Indies, which is regulated in Article 163 IS. The regulation of population classification is still applied in the making of the Inheritance Certificate for Indonesian citizens, which is now regulated in the Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency No. 3 of 1997 concerning the Implementation of Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration. The existence of these regulations creates acts of discrimination that are against Pancasila, legal principles, and laws. This research uses a normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of literature, journals, and laws and regulations. Based on the results of research in the making of an inheritance certificate, there is still discrimination because it is based on the division of 3 (three) population groups, namely the European group, the Bumiputera group, and the Foreign Eastern group, thus this is not in line with the provisions of Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial Discrimination and ethnicity because Indonesian citizens are entitled to equal positions before the law.

Keywords: Classification, Inheritance Certificate, Discrimination

There is no Figure or data content available for this article

References

• Arsyad, Harun. Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia. Bandung, 2010.

  Ali, Oesman,ed. Perbedaan Surat Keterangan Hak Waris dan Akta Keterangan Hak Waris, Bandung, 2012.

  Budiono, Herlien,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2013.

  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2011.

  Huda, Ni’matul, Ilmu Negara, Edisi 1, Cetakan ke 3, Rajawali Press : Jakarta,2011.

  Purwaka, I Gede.Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, 1999.

  Rokhman, M Arif. Surat Keterangan Waris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraam Republik Indonesia, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012.

  Sayogi, Frans, Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam dan Hak Asasi Manusia Universal, Trans Pustaka :Tanggerang, 2003.

  Hesti, Armiwulan. Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa, Genta : Yogyakarta, 2013.

  Soekanto, Soerjono,ed. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001

  Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

  Ahmad, Aden, ed. “Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit”, Jurnal Selat, Vol 6, (No 1 Oktober 2018) : 33

  Anggoro, Denny, ed.“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1 (2016).

  Hamidah, Upik.“Pembaharuan Standar Prosedure Operasi Pengaturan (SOP) Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Wasiat Berdasarkan Alat Bukti Peralihan Hak”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6,(No. 2), 2012.

  Yoga ,I Gusti Kade, ed.“Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, (No 2), (2018).

  Lailawati, Fadilla Dwi. “Penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 (No. 1),2020.

  Laili, Fardatul, ed.”Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol 1 (No 1),2015.

  Latifah, Hanum.“Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputera”, Premise Law Jurnal, Vol. 7 (No 2), 2016.

  Massora, Monika Ardia,ed.“Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat”, Jurnal Notarie, Vol. 2 (No. 3),2019.

  Sari, Ni Ketut Novita, ed.“Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. Jurnal RechtIdee, Vol. 14, (No. 2), 2019.

  https://justice94.wordpress.com/pluralisme-hukum-waris-di-indonesia/ “Golongan Penduduk Waris BW” Di akses pada tanggal 8 Juni 2020

  http://guruppkn.com/undang-undang-kewarganegaraan “Undang-Undang Kewarganegaraan Terbaru” Di akses pada tanggal 24 Juli 2020

  https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/17030/05.1%20bab%201.pdf?sequence=1 Diakses pada tanggal 24 Juli 2020

  https://penalaran-unm.org/penyajian-data-dalam-penelitian-kualitatif/ Diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

  https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/5-pengertian-diskriminasi-menurut-para-ahli-penyebab-jenis-bentuk-cara-menghindari-dan-contoh-diskriminasi.html Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020

How to Cite This

Article Metrics

Download Statistics

Other Statistics

Copyright and Permissions

Authors who publish this journal agree to the following terms:

1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
2. Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
3. Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.

Data Availability