Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Cloud oleh Instansi Pemerintah: Tinjauan Pustaka Sistematis

Betharia Wahyu Rizdawaty; Hindayati Mustafidah

doi:10.30595/sainteks.v18i2.10573

Authors

Betharia Wahyu Rizdawaty Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Hindayati Mustafidah Universitas Muhammadiyah Purwokerto

DOI:

https://doi.org/10.30595/sainteks.v18i2.10573

Keywords:

komputasi awan, instansi pemerintah, tinjauan pustaka sistematis, PRISMA

Abstract

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah instansi pemerintah yang sangat banyak (34 kementerian, 30 lembaga non kementerian, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota). Era revolusi industri 4.0 saat ini mendorong instansi pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah tidak sepenuhnya merata, bergantung pada kemampuan pembiayaan pengembanan teknologi informasi di masing-masing instansi. Skema On Premises yang saat ini masih digunakan oleh sebagian besar instansi membuat pembiayaan yang sangat besar (sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, kelistrikan dan biaya komunikasi). Teknologi cloud computing atau komputasi awan sudah banyak digunakan di instansi-instansi pemerintah negara lain, akan tetapi penggunaan komputasi awan belum banyak diadopsi oleh instansi pemerintah di Indonesia walaupun teknologi ini bisa menjadi solusi bagi instansi yang memiliki pembiayaan dan sumber daya manusia terbatas untuk sektor teknologi informasinya. Studi ini bertujuan memberikan tinjauan literatur yang ada tentang faktor-faktor adopsi cloud oleh instansi pemerintah di beberapa negara sehingga pemerintah dapat mensosialisasikan dan menginternalisasi pemahaman keuntungan apa saja yang dapat diperoleh jika menggunakan komputasi awan. Studi ini menggunakan metode systematic literature review atau tinjauan pustaka sistematis dan membuat analisis sintesis berdasarkan model penelitian menggunakan checklist PRISMA. Hasil studi menunjukkan terdapat 8 (delapan) faktor yang menentukan keputusan adopsi cloud oleh instansi pemerintah di beberapa negara yaitu pengurangan biaya, fleksibilitas, redundansi dan keandalan, skalabilitas, kolaborasi, efisiensi, virtualitas, dan ketersediaan. Pemerintah dapat mensosialisasikan faktor pendukung tersebut kepada instansi-instansi pemerintahÂ dan memperkuatnya lagi dengan pembuatan regulasi tentang pemanfaatan komputasi awan dan perlindungannya.Â

References

Al-Ruithe, M. and Benkhelifa, E. (2017) ‘Analysis and classification of barriers and critical success factors for implementing a cloud data governance strategy’, Procedia computer science, 113, pp. 223–232.

Alharthi, A. et al. (2017) ‘An exploratory study for investigating the critical success factors for cloud migration in the Saudi Arabian higher education context’, Telematics and Informatics, 34(2), pp. 664–678.

Ali, O., Soar, J. and Yong, J. (2016) ‘An investigation of the challenges and issues influencing the adoption of cloud computing in Australian regional municipal governments’, Journal of Information Security and Applications, 27, pp. 19–34.

Azeemi, I. K., Lewis, M. and Tryfonas, T. (2013) ‘Migrating to the cloud: Lessons and limitations of ‘traditional’IS success models’, Procedia Computer Science, 16, pp. 737–746.

Dash, S. and Pani, S. K. (2016) ‘E-Governance paradigm using cloud infrastructure: Benefits and challenges’, Procedia Computer Science, 85, pp. 843–855.

Elbadawi, I. (2011) ‘Cloud computing for e-government in UAE: opportunities, challenges and service models’, in Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, pp. 387–388.

Jouini, M. and Rabai, L. B. A. (2016) ‘Comparative study of information security risk assessment models for cloud computing systems’, Procedia Computer Science, 83, pp. 1084–1089.

Kementrian Dalam Negeri (2019) Peraturan Kementrian Dalam Negeri No.77 Tahun 2019 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Lian, J.-W., Yen, D. C. and Wang, Y.-T. (2014) ‘An exploratory study to understand the critical factors affecting the decision to adopt cloud computing in Taiwan hospital’, International Journal of Information Management, 34(1), pp. 28–36.

Liang, Y. et al. (2017) ‘Exploring the determinant and influence mechanism of e-Government cloud adoption in government agencies in China’, Government information quarterly, 34(3), pp. 481–495.

Paquette, S., Jaeger, P. T. and Wilson, S. C. (2010) ‘Identifying the security risks associated with governmental use of cloud computing’, Government information quarterly, 27(3), pp. 245–253.

Peraturan Presiden (2015) Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Peraturan Presiden (2019) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Phaphoom, N. et al. (2015) ‘A survey study on major technical barriers affecting the decision to adopt cloud services’, Journal of Systems and Software, 103, pp. 167–181.

Rebollo, O. et al. (2015) ‘Empirical evaluation of a cloud computing information security governance framework’, Information and Software Technology, 58, pp. 44–57.

Sahmim, S. and Gharsellaoui, H. (2017) ‘Privacy and security in internet-based computing: cloud computing, internet of things, cloud of things: a review’, Procedia computer science, 112, pp. 1516–1522.

Sharma, S. K. et al. (2016) ‘Predicting motivators of cloud computing adoption: A developing country perspective’, Computers in Human Behavior, 62, pp. 61–69.

Singh, S., Jeong, Y.-S. and Park, J. H. (2016) ‘A survey on cloud computing security: Issues, threats, and solutions’, Journal of Network and Computer Applications, 75, pp. 200–222.